Jumat, 13 April 2018

Pemdes Kemuning Tingkatkan Pelayanan Masyarakat - Bangun Pagar dan Gapura Balai Desa

Pemdes Kemuning Tingkatkan Pelayanan Masyarakat - Bangun Pagar dan Gapura Balai Desa

Sidoarjo, MotimNews. Pemerintah Desa Kemuning, Kecamatan Tarik Sidoarjo, kini terus melakukan pembenahan kantor desa setempat untuk mewujudkan peningkatan pelayaan masyarakat, dengan melakukan pembangunan pagar kantor desa setempat.

Kepala Desa Kemuning, Juwono mengatakan, dibangunnya pagar kantor desa tersebut tak lain adalah untuk memberikan rasa nyaman dan aman terhadap warga yang berkunjung ke kantor desa. Selain itu pemagaran ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan dari pihak pemerintah desa terhadap warga setempat.


"Dengan dibangunnya pagar tembok, gapura dan pintu gerbang ini, semoga keamanan di lingkungan kantor desa terjaga dengan aman. Dan ini merupakan bukti peningkatan pelayanan terhadap warga," ujar Juwono, saat ditemui Memo Timur dikantornya, Kamis (12/4) kemarin.

Selain itu, Kades Juwono juga mengatakan, pembangunan pagar di kantor desa memang telah mejadi agenda dan baru dilaksanakan pembangunan pada awal triwulan kedua ini. Menurutnya, pembangunan pagar baru mencapai 70 persen dan diprediksi tak lama lagi akan selesai.


“Pagar kantor desa ini memang sudah terlalu lama dan perlu ditata ulang. Sehingga, kami memprioritaskannya untuk dibangun agar lebih terlihat rapi dan indah. Dan kami harap proses pembangunannya tidak menemukan hambatan sehingga bisa selesai sesuai dengan target,” ujarnya.

Selain itu, Kades Juwono juga menerangkan, kenyamanan dan keamanan desa tentu perlu diperhatikan. Sebab, akan berpengaruh pada mutu pelayanan kepada masyarakat.

"Jika nyaman, aman dan rapi tentu pelayanan terhadap masyarakat akan berjalan maksimal,” terangnya.


Ia juga menjelaskan, pembangunan pagar kantor desa yang saat ini dalam proses pengerjaan tersebut, merupakan hasil kesepakatan bersama antara, Pemdes, lembaga desa, BPD,LPM, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat. Dan pelaksanaanya langsung dilaksanakan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dengan melibatkan langsung masyarakat setempat.

"Dilaksanakan oleh TPK dengan di bantu LPM. Sedangkan kami hanya penanggung jawab sekaligus sebagai pengawas pembangunan," jelasnya.

Sementara itu, Alfan selaku Kaur Perencanaan desa setempat menuturkan, saat ini pembangunan di Desa Kemuning mulai berkembang pesat. Lantaran didukung dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Sehingga mamfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat. 

"Kalau semua progam yang dilaksanakan bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, otomatis kesejahteraan dan kemajuan desa akan meningkat lebih pesat," ujar Alfan. (bgs/jum)





KADES JIMBARAN KULON MOCHAMAD KHOIRUR ROFIQ Bekerja Tulus dan Abdikan Diri Pada Masyarakat

KADES JIMBARAN KULON MOCHAMAD KHOIRUR ROFIQ Bekerja Tulus dan Abdikan Diri Pada Masyarakat

Sidoarjo, MotimNews. Kepiawaiannya menjadi seorang pemimpin desa dan kemampuannya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa, Mochamad Khoirur Rofiq, Kepala Desa Jimbaran Kulon, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo patut mendapat apresiasi dan layak disebut sebagai pemimpin teladan.

Kades Mochamad Khoirur Rofiq mengaku, jabatan Kades  yang dimilikinya saat ini adalah merupakan amanah yang diberikan masyarakat desanya. Ketika menjabat sebagai Kades, tujuan hidupnya tak lain adalah untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di desanya dengan tulus dan iklas.


“Jabatan ini amanah dari masyarakat. Dan apa yang saya lakukan adalah melayani masyarakat, ibaratnya hidup saya saat ini sudah menjadi milik masyarakat," ujar Mochamad Khoirur Rofiq, saat ditemui Memo Timur diruang kerjanya, Kamis (12/4) kemarin.

Ia juga mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desanya adalah dengan mengupayakan program - program pembangunan yang 
dapat mendorong perkembangan perekonomian dan kesejahteraan bagi  masyarakat setempat. Seperti program pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat.

“Kami harapkan program-program pembangunan yang sudah kami laksanakan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya, pembangunan kami utamakan dari usulan warga," ujarnya.



Selain itu, ia juga menerangkan, pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari penyerapan anggaran APBN maupun APBD memang luar biasa bagi kehidupan masyarakat desanya.  Sebab dengan anggaran bantuan tersebut kebutuhan utama masyarakat dapat diwujudkan.

"Kalau infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka DD dan ADD dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum lainya yang bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat lebih sejahtera," pungkasnya. (zam/jum)


Jumat, 23 Februari 2018

ACARA PENYERAHAN KEGIATAN MISI VISI LSM GMBI

ACARA PENYERAHAN KEGIATAN MISI VISI LSM GMBI

Pasuruan, MotimNews.  Pada hari selasa tgl 20 pebruari 2018 pukul 09.00WIB sampai selasai bertempat di RM.Pring Kuning Kec,Purwosari Kab, Pasuruan Acara Sosialisasi Pilkada tahun 2018 oleh Panwaslu Kab, Pasuruan,dipimpin oleh Ahmari serta Nasrub SH ( Ketua Panwaslu Kab, Pasuruan) Kepada LSM GMBI ( Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia ) di ketuai oleh Asyari.acara selanjutnya GMBI Menyerahan kegiatan Misi Visi terhadap 3600 Anggotanya.

Ketua Korwil Barat Roy Susanto meliputi Wilayah Kecamatan. antara lain Kecamatan, Gempol, Pandaan,Prigen, Sukorjo,Purwosari,Purwodadi." Roy" Menjelaskan pada Motim Bahwa LSM GMBI Bersifat mandiri , tunggal dan tidak terkait pada Organisasi Massa ( ORMAS ) Organisasi Kemudaan Politik ( OKP ) GMBI terbuka bagi seluruh lapisan Masyarakat menengah dan masyarakat atas yang peduli terhadapharkat dan martabat masyrakat bawah tanpa melihat asal usul, Glongan maupun Agama dan Frofesi.

Tujuan Utama LSM GMBI memandirikan dan membangkitkan Keswadayaan Masyrakat dan meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan untuk meningkatkanya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta memberi perhatian utama pada tercukupnya kebutuhan dasar " Yaitu Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan dan Lapangan kerja bagi Warga Pasuruan serta Berupaya semaksimal mungkin untuk mencari dan membuka peluang lapangan kerja bagi para Anggotanya yang terlalu banyak ini." Jelas Korwil Barat Roy

Tambahnya Ketua Korwil Barat Roy" Mengatakan " Kami keluarga Besar LSM GMBI,Akan taat, Patuh,Loyal terhadap Lembaga tertinggi GMBI sebagai pendiri di Kabupaten Pasuruan, Untuk mengembangkan Sayap mengedapankan Perjuangan Mengangkat Harkat dan Martabat Masyarakat Bawah Khususnya Masyarakat Pasuruan Menuju Sejahterah atas dasar kekeluargaan Gotong Royong yang dilandasi Amanah, Amaliah,dan Istiqomah serta sikap dengan segala resiko melaksakan Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar.Perintis LSM GMBI Lahir dengan penuh liku-liku perjuangan dan pengorbanan yang sangat berat.  

"Namun apabila kita mempunyai keyakinan bahwa dalam perjuangan membela Kebenaran dan Keadilan Kemanusian maka Jangan Mundur setapakpun dikarnakan GMBI sangat disiplin GMBI Adalah Ragaku dan harus jujur itulah adalah nafasku Kehormatan adalah segalah-segalahnya"YEL-YEL LSM GMBI diketuai Asyari."GMBI sampai mati yess-yes NKRI Harga Mati yes-yes GMBI Sekali Melangkah kedepan pantang untuk mundur,Yess-yess Jabat Erat GMBI yess-yes GMBI Jaya Abadi YES-YES Aku GMBI YES-YES, Didaku ada Merah Putih yess-yess,( NM/SK/ADV )

Lantik Perangkat, Kades Tambak Oso Berharap Tingkatkan Pelayanan

Lantik Perangkat, Kades Tambak Oso Berharap Tingkatkan Pelayanan

Sidoarjo, MotimNews. Kepala Desa Tambak Oso Kecamatan Waru Sidoarjo, melantik dan mengambil sumpah jabatan perangkat desanya. Perangkat desa yang baru dilantik dan diambil sumpahnya tersebut, adalah Sudarno SPSi sebagai Kaur Perencanaan dan Zainul Arifin, S.Sos sebagai Kepala Dusun Kampung Baru. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan perangkat desa dihadiri oleh pengurus lembaga desa, tokoh masyarakat dan masyarakat serta Forkopimka Kecamatan Waru, yang digelar di pendopo balai desa setempat, pada Kamis (22/2) kemarin.

Kepala Desa Tambak Oso,  H Imam Sulbani, SH,  dalam sambutannya mengatakan, pelantikan perangkat desanya ini adalah merupakan jawaban atas kebutuhan pemerintah desa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, serta untuk mengisi kekosongan jabatan perangkat desa pada Pemdes yang dipimpinnya ini.


“Dengan terisinya semua jabatan perangkat desa ini, mudah mudahan akan menjadi sebuah kekuatan penting dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta untuk memenuhi pelayanan dan mensejahterakan masyarakat,” ujar Imam Sulbani.

Selain itu, Kades Imam Sulbani juga mengatakan, dilantiknya dua orang  perangkat desanya ini adalah merupakan langkah awal perwujudan dalam rangka melaksanakan program serta ketentuan Pemdes setempat.

"Pelantikan perangkat desa ini merupakan suatu momentum bersejarah bagi Desa Tambak Oso ini," ujarnya.

Sementara itu, Camat Waru, Fredik Suharto S.Sos, dalam sambutannya, menyampaikan selamat kepada perangkat desa yang baru dilantik itu.


"Saya ucapkan selamat kepada perangkat desa yang baru saja dilantik, semoga diberi kemudahan dalam menjalankan tugas,” ujar Fredik Suharto

Camat Fredik juga menambahkan, dilantiknya perangkat desa yang baru ini diharapkan dapat meningkatkan roda Pemerintahan Desa Tambak Oso  dan lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Ia berpesan agar para perangkat desa bisa menjalankan tanggungjawab sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

“Pesan saya kepada para perangkat desa  agar tanggungjawab dengan tugas yang diembannya dan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya,” pungkasnya. (zai/jum)



Selasa, 20 Februari 2018

Pemdes Temu Segera Bentuk BUMDes - Tingkatkan Perekonomian warga dan PAD

Pemdes Temu Segera Bentuk BUMDes - Tingkatkan Perekonomian warga dan PAD

Sidoarjo, MotimNews. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan opsi cerdas mengelola bisnis bersumber daya lokal. Sumber daya itu dapat berupa aset bergerak, tak bergerak maupun kekayaan lainnya. Pemerintah Desa Temu Kecamatan Prambon Sidoarjo, tak lama lagi bakal membentuk BUMDes. Selain meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pembentukan BUMDes tersebut bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). 

Kepala Desa Temu, Salikan mengatakan, pembentukan BUMDes diyakini akan mendorong pengembangan ekonomi desa secara merata. Sedangkan usaha yang sudah dibidik, diantaranya sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor simpan pinjam. Ketiga usaha ini akan menjadi usaha prioritas untuk dikelola melalui BUMDes. 


“Dengan adanya BUMDes, diharapkan nantinya bisa menjadi penunjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, di tahun 2018 ini kami upayakan segera membentuknya," ujar Salikan, saat ditemui Memo Timur dikantornya, Senin (19/2) kemarin.

Selain sebagai penunjang perekonomian masyarakat, menurut Kades Salikan, pembentukan BUMDes juga akan mempermudah Pemdes dalam menyerap bantuan dari pemerintah pusat atau pihak lain. Karena legalisasi pembentukan BUMDes harus berbadan hukum, untuk itu, saat ini pihaknya sedang membentuk kepengurusan di tingkat internal desa sambil berjalan mengurus badan hukum ke pihak berwenang.

"Saat ini kami masih mencari orang-orang terbaik untuk dijadikan pengurus BUMDes. Pengurus harus memiliki pengalaman bisnis dan manajerial yang bagus," ujarnya.

Kades Salikan juga mengatakan, jika ada keuntungan yang diperoleh ketika BUMDes sudah terbentuk nantinya. Salah satu keuntungan itu adalah mengurangi jumlah pengangguran, sebab BUMDes ini nantinya akan dikelola oleh warga setempat. Selain mengurangi jumlah pengangguran, BUMDes juga akan meningkatkan pendapatan desa.

“Apabila PAD di desa sudah meningkat, tentu saja beban Pemdes akan berkurang. Karena desa saat ini mengelola dana desa (DD) ditambah gelontoran alokasi dana desa (ADD) serta berbagai bantuan keuangan lainnya yang nilainya tak sedikit,” pungkasnya (pit/jum)





PROGRAM PTSL  Desa Sedati Agung Selesaikan 374 Sertifikat

PROGRAM PTSL Desa Sedati Agung Selesaikan 374 Sertifikat

Sidoarjo, MotimNews. Pemerintah Desa Sedati Agung Kecamatan Sedati Sidoarjo, berhasil menyelesaikan 374 sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) tahun 2018. Program pemerintahan Presiden Joko Widodo ini sebagai pengganti Program Nasional (Prona) sertifikasi tanah pemerintahan sebelumnya. Bagi warga pemohon hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp 150 ribu per sertifikat. Dari 400 pemohon sertifikat, sebanyak 374 sudah terselesaikan, sedangkan 26 pemohon masih belum memenuhi persyaratan.

"Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah HGB atau segel yang diterbitkan paling lama tahun 2000," ujar Kepala Desa Sedati Agung M Toyib, SH, saat ditemui Memo Timur diruang kerjanya, Senin (19/2) kemarin.


Meskipun banyak hambatan, tetapi karena PTSL merupakan program pemerintah pusat, maka sebagai pemerintahan desa di strata paling rendah, Kades M Toyib mengaku memiliki kewajiban untuk turut mensukseskan program tersebut. Untuk tahap pertama sebanyak 189 sertifikat sudah diserahkan kepada warga, sedangkan sisanya, yakni 185 sertifikat akan dibagikan pada tahap kedua nanti.

"Alhamdulillah untuk tahap pertama ini yang sudah dibagikan sebanyak 189 sertifikat dan sisanya akan dibagikan pada tahap kedua nanti mas," ujarnya.


Dengan adanya program kepemilikan sertifikat gratis, melalui program PTSL ini menurut Kades M Toyib, diharapkan dapat meningkatkan perekononian warga desa setempat. Selain berguna bagi warga, sertifikat tersebut juga berguna bagi Pemdes sebagai pembaharuan penataan yang mengacu pada kretek desa sejak tahun 1980, sehingga penataan dokumen di desa menjadi sempurna.

“Saat ini warga sudah memiliki sertifikat hak milik. Dan saya berharap agar disimpan dengan baik. Sertifikat ini juga bisa digunakan sebagai modal usaha," terangnya.


Sementara itu Sukisno, salah satu warga Dusun Dukuh, Desa Sedati Agung, mengaku berterima atas pelaksanaan penyaluran program PTSL yang ada di desanya. 

“Seumur hidup saya baru kali ini memiliki sertifikat. Sejak dahulu saya tidak bisa memilikinya. setelah ada program PTSL ini saya bisa memiliki sertifikat hak milik mas," ujar Sukisno. (zai/jum)



KEPALA DESA KENDAL SEWU HJ UMI HAYATI Prioritaskan Program Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan Warga

KEPALA DESA KENDAL SEWU HJ UMI HAYATI Prioritaskan Program Pembangunan, Tingkatkan Kesejahteraan Warga

Sidoarjo, MotimNews. Kepiawaiannya menjadi seorang pemimpin dan kemampuannya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa ini patut diapresiasi, Ia adalah Hj Umi Hayati, Kepala Desa Kendal Sewu Kecamatan Tarik, Sidoarjo. 

Terkait hal tersebut Kades ramah ini hanya merendah. Ia mengatakan, jabatan Kades  yang dimilikinya saat ini adalah merupakan amanah yang diberikan masyarakat desanya. Untuk itu tujuan hidupnya tak lain hanya untuk mengabdikan diri kepada masyarakat di desanya dengan tulus dan ikhlas.

“Jabatan ini amanah mas dan yang saya lakukan adalah melayani masyarakat, ibaratnya hidup saya ini sudah menjadi milik masyarakat," ujar Umi Hayati, saat ditemui Memo Timur dikantornya, Senin (19/2) kemarin.

Selain itu, ia juga mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desanya adalah dengan mengupayakan program-program pembangunan yang dapat mendorong perkembangan perekonomian dan kesejahteraan  masyarakat setempat. Seperti program pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan bagi masyarakat.

“Saya berharap program pembangunan ini dapat meningkatkan pelayanan maupun kesejahteraan masyarakat. Tentunya, yang kami fokuskan adalah usulan dari warga," ujarnya.

Tak hanya itu, Kades perempuan yang selalu berhijab ini juga mengaku, pemanfaatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh dari APBN maupun APBD memang luar biasa bagi kehidupan masyarakat desanya. 
Sebab dengan anggaran bantuan tersebut kebutuhan utama masyarakat dapat diwujudkan.

"Kalau infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka bantuan DD dan ADD dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum lainya yang bermanfaat dan agar masyarakat lebih sejahtera," pungkasnya. (pit/jum)




Kekayaan Cabup As’at Malik Paling Rendah

Kekayaan Cabup As’at Malik Paling Rendah

Lumajang, MotimNews. Bupati Lumajang Drs. H. As’at Malik, M.Ag yang kini sedang menjalani cuti untuk kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang memang dikenal sosok yang sederhana. Bahkan dirinya menjadi Calon Bupati (Cabup) Lumajang dengan nilai harta kekayaan terendah. Jika dibandingkan dengan dua calon lainnya yang maju dalam Pilkada, nilainya cukup jauh. As’at berada di posisi buntut.

Dari data yang telah dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nilai harta kekayaan yang dimiliki As’at mencapai Rp 2,8 miliar. Jumlah kekayaan milik calon nomor urut dua ini, sudah dilaporkan pada KPK pada 10 Januari 2018 dan terverifikasi.

Sedangkan calon lainya, H. Rofik total harta kekayaan yang terlaporakan Rp 25,9 miliar dan menjadikan dirinya sebagai calon terkaya. Calon nomor urut tiga ini, sudah melaporkan total kekayaan pada 19 Januari 2018 dan terverifikasi.

Untuk calon nomor urut satu, Thoriqul Haq total harta kekayaan yang dimiliki mencapai Rp 9,2 miliar. Atau nilainya dibawah H. Rofik. Kekayaannya sudah terlaporkan pada 5 Januri 2018 dan terverifikasi oleh KPK.

As’at Malik saat dikonfirmasi mengatakan, sebenarnya nilai kekayaan yang dimilikinya bisa lebih sedikit dari yang terlaporkan itu. Karena ada nilai kekayaan dari warisan mertua untuk sang istri yang juga dihitung.

Warisan berupa lahan sawah yang tak jauh dari rumah pribadinya di Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. Nilainya sangat tinggi. Seperti diketahui nilai jual sawah disana meningkat. Seiring dengan adanya perumahan yang dibangun tak jauh dari lahan tersebut.
“Yang bikin terlihat banyak sebenarnya warisan lahan sawah dari mertua untuk sang istri,” ucapnya pada Memo Timur.

As’at sendiri sebenarnya kaget dengan hasil penghitungan kekayaan yang dimilikinya. Ia tidak menyangkai bisa sebanyak itu. “Saya sendiri kaget bisa sebanyak itu. Ternyata saat dilihat detailnya, sawah itu yang bikin banyak,” ucapnya.

Sementara untuk calon wakil bupati, harta kekayaannya juga harus dilaporkan. Indah Amperawati yang mendampingi Thoriqul Haq memiliki kekayaan Rp 5,7 miliar. H. Thoriq yang mendampingi As’at memiliki kekayaan Rp 19.9 miliar. Dan Nurul Huda yang mendampingi H. Rofik memiliki kekayaan Rp 2,1 miliar. (fit)

Program Rastra Disosialisasikan, Tahun 2018 Dipastikan Tanpa Kendala

Program Rastra Disosialisasikan, Tahun 2018 Dipastikan Tanpa Kendala

Situbondo, MotimNews.   Pelaksanaan program bantuan sosial beras sejahtera (Rastra) Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) tahun 2018, mulai disosialisasikan di aula lantai II Pemkab, Senin (19/2). Sosialisasi ini terbilang terlambat, lantaran ada banyak evaluasi yang harus diselesaikan dalam pelaksanaan program Rastra tersebut.

Hadir dalam acara sosialisasi, Bupati Dadang Wigiarto SH dalam hal ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Drs Sugiyono.
Selain itu sosialisasi ini juga dihadiri Bagian Administrasi Perekonomian Ir Sentot Sugiyono, Wakil Kepala Divre Bulog Bondowoso, Prasetiyo, Intel Kejaksaan Negeri, Aditiya Okto Tohari, SH, dan Kasat Intel Polres Situbondo AKP Pujiarto SH.

"Dalam sosialisasi itu kami juga sepakat untuk menyalurkan beras sejak awal bulan Januari. Karena, hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan orang ekonomi lemah. Sedangkan sosialisasi baru dilakukan setelahnya di bulan Februari. Hal ini guna menampung sejumlah aspirasi yang ada," beber Sugiyono.

Sementara itu, Bupati Dadang Wigiarto menyampaikan, jika program tersebut harus dilaksanakan sebaik-baiknya, Pemkab akan melakukan pemantauan pembagian rastra di desa-desa.


"Kami akan tindak tegas Kepala Desa yang tidak melaksanakan program sosial ini dengan baik, itu hak masyarakat dan harus dibagikan kepada yang berhak," ujar Bupati dua periode ini.
Masih menurut Dadang, masyarakat mampu juga diminta memiliki kesadaran tinggi, akan program itu. Sebab banyak masalah, masyarakat mampu juatru juga meminta pembagian rastra itu.

"Bagi masyarakat kami harap juga ikut mendukung program tersebut, jangan sampai yang bukan haknya kemudian juga ikut menerima," tutupnya.

Informasi lain yang diperoleh Memo Timur, dalam pelaksanaan program Pelaksanaan Program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Rastra) dan BNPT, Situbondo menempati rangking dua terbesar, sebagai pemanfaat bantuan tersebut. (fin/adv)

Kamis, 15 Februari 2018

Tekan Wabah, Pemkab Probolinggo Lakukan Pengobatan Hewan Gratis

Tekan Wabah, Pemkab Probolinggo Lakukan Pengobatan Hewan Gratis


Probolinggo, MotimNews. Dalam rangka mengurangi wilayah terancam wabah penyakit hewan saat musim hujan, Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan pengobatan hewan secara gratis di wilayah Kecamatan Tiris, Rabu (14/2/2018).

Pelayanan kesehatan hewan aktif dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo tersebut berupa pelayanan kesehatan hewan gratis, pemeriksaan laboratorium sampel feses, pemeriksaan kebuntingan dan penangangan gangguan reproduksi gratis. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Probolinggo Ir Endang Sri Wahyuni kepada media ini mengatakan, dalam upaya menekan/mengurangi wilayah terancam wabah penyakit hewan maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo melaksanakan Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dengan memberikan pelayanan kesehatan hewan aktif. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendukung program peningkatan pelayanan kesehatan hewan.

Ir Endang Sri Wahyuni juga menjelaskan, dengan latar belakang Kabupaten Probolinggo terdiri dari 24 Kecamatan dengan beragam kondisi daerah dataran rendah sampai dataran tinggi sehingga beraneka jenis peternakan yang ada serta merupakan jalur lalu lintas yang padat karena terletak di antara beberapa Kabupaten/Kota.

"Lalu lintas ternak yang padat mempunyai resiko yang tinggi terhadap penyebaran penyakit hewan terutama penyakit hewan menular," ujarnya.

Untuk kewaspadaan dini, jelas Ir Endang, pengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan dengan cara, antara lain pemantauan lalu lintas ternak, monitoring kesehatan hewan, pelayanan kesehatan hewan (vaksinasi dan pengobatan), desinfeksi, pengamatan penyakit hewan terutama di sentra-sentra peternakan dan wilayah beresiko tinggi.

Ir Endang Sri Wahyuni mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kewaspadaan umum terhadap penyakit hewan. Tujuan kegiatan adalah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, diantaranya, mengendalikan penularan penyakit hewan menular, menanggulangi penyebaran penyakit hewan, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit hewan menular melalui penyebaran leaflet dan pembinaan.

"Sasaran Kegiatan Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan adalah, terkendalinya penularan penyakit hewan menular terutama di wilayah sent
ra ternak, Tertanggulanginya penyebaran penyakit hewan terutama di wilayah sentra ternak, Terdiseminasinya informasi tentang penyakit hewan menular.
Lokasi kegiatan ini diutamakan di wilayah yang memiliki faktor resiko tinggi terhadap penyakit hewan menular," jelas Endang. (hin/adv)




Transparansi Anggaran, Wujudkan Pemdes Candinegoro yang Bersih

Transparansi Anggaran, Wujudkan Pemdes Candinegoro yang Bersih


Sidoarjo, MotimNews.Transparansi anggaran merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan tidak menimbulkan fitnah, untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Desa Candinegoro Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, melakukan sosialisasi keterbukaan publik tentang pengelolaan anggaran desa dengan memasang papan nama proyek di setiap kegiatan pembangunan yang ada di desa setempat.

Kepala Desa Candinegoro, Abdul Mujib mengatakan, tujuan dari pemasangan papan nama proyek tersebut adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait regulasi keterbukaan informasi publik. Selain sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemasangan papan nama proyek juga dilakukan agar tidak menimbulkan fitnah dari masyarakat.


“Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008, kita sadari bersama bahwa keterbukaan Informasi merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan kepada masyarakat. Sekaligus biar tidak timbul fitnah mas," ujar Abdul Mujib, saat ditemui Memo Timur diruang kerjanya, Rabu (14/2) kemarin.

Kades Abdul Mujib juga menyampaikan, keterbukaan informasi pengelolaan anggaran desa memang sangat penting agar masyarakat di desanya dapat mengetahui penggunaan anggaran yang merupakan bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia berharap, melalui pemasangan dengan dipasangnya papan nama proyek ini masyarakat dapat mengetahui berapa jumlah anggarannya dan dari mana asal anggaran tersebut.


"Hal ini sangat penting, agar masyarakat mengetahui berapa jumlah anggaran dan dari mana asalnya," ujarnya.

Tak hanya itu, Kades Abdul Mujib juga menerangkan, selain melakukan transparansi publik, pihaknya juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat desanya.

Menurutnya, sejak dirinya menjabat sebagai Kades, bersama jajaran perangkat desa ia selalu mengupayakan program program pembangunan di bidang infrastruktur, sebab, infrastruktur yang baik akan memperlancar dan meningkatkan perkonomian bagi masyarakat desa setempat.

“Karena program infrastruktur ini dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Bahkan bisa sebagai penunjang untuk dapat mendorong perkembangan perekonomian dan mensejahterakan  masyarakat," terangnya.
Ia mengaku, jika manfaat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat. Sebab kebutuhan utama masyarakat dapat diwujudkan melalui bantuan dana tersebut.

"Kalau infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka DD dan ADD dapat kita gunakan untuk membangun fasilitas umum lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengangkat ekonomi supaya lebih sejahtera," pungkasnya. (zam/jum)





Rabu, 14 Februari 2018

Wabup Yoyok Buka Seminar Cagar Budaya

Wabup Yoyok Buka Seminar Cagar Budaya

Situbondo, MotimNews. Wakil Bupati Situbondo Yoyok Mulyadi, membuka Seminar nasional tentang Cagar budaya di balai pertemuan Hotel Sansui, Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Selasa (13/2). Acara itu dilaksanakan oleh Forum Pemerhati Aspirasi Masyarakat Kabupaten Situbondo (Forpamaksi).

"Ini adalah sebuah upaya pemerintah dalam rangka ikut mendukung proses pelestarian cagar budaya. Khususnya di Situbondo yang juga memiliki banyak cagar budaya dan itu harus dilestarikan," ujar Wabup Yoyok.

Lebih jauh Yoyok Mulyadi menegaskan, pelestarian cagar budaya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk itu, seminar tersebut dilaksanakan juga dalam rangka memberikan pemahaman bagi masyarakat, bahwa cagar budaya adalah salah satu kekayaan negara yang harus dilindungi dan dilestarikan.

Pengamatan Memo Timur, Narasumber seminar dengan tema Peran Cagar Budaya untuk Pembangunan Kepribadian Bangsa dan Identitas Nasional adalah, Drs Andi Muhammad Said M Hum, Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebuadayaan RI di Trowulan Mojokerto.

Selain itu, Prof Dr H M Soulthon Masyhud M PD, Guru besar Universitas Jember yang juga Wakil Rektor 3 bidang Perencanaan kerjasama dan sistem informatika.
Sementara itu, Ketua Forpamaksi Jamaludin menjelaskan tentang keberadaan Forpamaksi, dimana terbentuk memang atas aspirasi masyarakat yang perduli akan cagar budaya.

"Sejarah dan peninggalan cagar budaya yang ada di Situbondo, menjadi alasan utama kenapa Forum ini terbentuk. Jika bukan masyarakat Situbondo sendiri yang peduli dengan cagar budaya siapa lagi," terangnya.

Masih Jamaludin, Forpamaksi dibentuk setelah penetapan Hari Jadi Kabupaten Situbondo. (fin/adv)
Dua Pemdes Ukur Tanah Batas Desa

Dua Pemdes Ukur Tanah Batas Desa

Sidoarjo, MotimNewsMasalah tanah perbatasan menjadi hal sangat penting di sebuah desa. Untuk mengetahui kebenaran tanah batas desa yang selama ini menjadi pertanyaan warga, kini dua Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Taman, yakni Pemerintah Desa Tanjungsari dan Pemerintah Desa Trosobo, melakukan pengukuran tanah batas desa yang berlokasi di Dusun Tanjung Anom Desa Tanjungsari dan Dusun Sobowidoro Desa Trosobo, Selasa (13/2) kemarin. Pengukuran batas tanah disaksikan oleh jajaran perangkat desa kedua Pemdes, lembaga desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat.

Kepala Desa Tanjungsari, Yunus Irwanto mengatakan, pengukuran tanah batas kedua desa ini dilakukan sebagai jawaban pertanyaan warga yang selama ini disampaikan ke Pemdes setempat. Selain itu, pengukuran tanah batas desa ini juga untuk memperjelas batas-batas tanah di dua desa itu, sehingga bisa diketahui perbatasan dan luas tanah kedua belah pihak.

“Atas nama Pemdes, kami melakukan pengukuran tanah batas desa ini, Jika sudah diukur dan diketahui batasnya, maka diharapkan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari nanti,” ujar Yunus Irwanto.

Kades Yunus Irwanto menambahkan, dengan dilaksanakannya pengukuran tanah batas desa tersebut, diharapkan masyarakat setempat bisa mengetahui dengan jelas batas - batas wilayah desanya. Usai dilakukan pengukuran tanah batas kedua desa tersebut langsung dilakukan pemasangan patok sebagai tanda perbatasan kedua desa.

“Alhamdulillah, pelaksanaan pengukuran bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif, " ujarnya.

Sementara itu, Pj Kepala Desa Trosobo, Sukaryono mengatakan, pengukuran tanah batas desa yang dilakukan secara bersama ini gunanya sebagai kelengkapan administrasi pada kedua Pemdes. Selain sebagai kelengkapan admintrasi oleh dua Pemdes, pengukuran tanah batas desa yang dilakukan bersama ini bertujuan agar mendapat kesepakatan bersama dalam menentukan titik batas desa.

"Saya berharap dengan adanya pengukuran tanah batas desa ini, masyarakat sudah bisa mengetahui batas wilayah desanya," ujarnya.

Terpisah, tokoh masyarakat desa Tanjungsari Drs H Hariyono mengaku, menerima pengukuran tanah batas desa yang dilakukan oleh kedua Pemdes tersebut. Namun, sebagai tokoh masyarakat, jika masih ada masyarakat yang belum puas dengan pengukuran yang dilakukan oleh kedua Pemdes tersebut, ia akan bersedia membu
at surat permintaan ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk dilakukan pengukuran ulang. Hal ini dilakukan agar tidak timbul gejolak pada masyarakat.

"Andaikata masih ada masyarakat yang tidak mau menerima dengan pengukuran ini, saya bersedia membuat surat ke Pemkab Sidoarjo untuk diukur ulang," ujar Haryono. (zai/jum)


Ki Anom Suroto Besok Hibur Masyarakat Sidoarjo

Ki Anom Suroto Besok Hibur Masyarakat Sidoarjo

Sidoarjo, MotimNews. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo akan gelar pertunjukkan wayang kulit di hari jadinya yang ke 159 pada tahun 2018. Dalang kondang Ki Anom Suroto dari Surakarta Jawa Tengah akan dihadirkan untuk menghibur masyarakat Sidoarjo. Ki Anom Suroto akan mementaskan pewayangan dengan lakon Dewaruci. Pagelaran wayang kulit semalam suntuk tersebut akan digelar hari Kamis besok tanggal 15 Februari 2018 di pendopo Delta Wibawa Sidoarjo.

Selain dalang Ki Anom Suroto, penikmat pegelaran wayang kulit juga akan dihibur oleh dalang Ki Bayu Prasetyo Aji. Oleh karenanya, masyarakat pencinta kesenian wayang kulit diharapkan tidak melewatkan pertunjukkan tersebut. Pagelaran wayang kulit akan dimulai pukul 19.00 WIB. Masyarakat luar Sidoarjo pun boleh datang ke pendopo Delta Wibawa Sidoarjo untuk menikmati pertunjukkan tersebut.

Dalam pagelaran wayang kulit tersebut para penonton juga akan dihibur oleh aksi kocak para pelawak. 


Diantaranya Gareng dari Semarang, Wiwid dari Surakarta serta Cak Agus Kuprit, Cak Tawar dan Ning Marem dari Sidoarjo. Mereka khusus dihadirkan sebagai bintang tamu untuk mengocok perut penonton. (sgt/jum)



Tingkatkan Kesejahteraan, Restocking Ikan di Perairan Umum - Tebar potensi ikan spesifik lokal Jawa Timur

Tingkatkan Kesejahteraan, Restocking Ikan di Perairan Umum - Tebar potensi ikan spesifik lokal Jawa Timur

Pasuruan, MotimNews. Untuk meningkatkan jumlah populasi ikan yang berkurang akibat kegiatan penangkapan yang dilakukan secara terus-menerus di perairan umum, maka diperlukan kegiatan restocking.
Restocking ikan diyakini mendukung upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Kegiatan restocking juga sering dilakukan oleh kelompok-kelompok yang peduli lingkungan, akademis, pemerintah bahkan personal dalam rangka memperingati kegiatan tertentu. Pada dasarnya restocking adalah menebarkan kembali jenis-jenis ikan yang menurut sejarahnya mendiami suatu perairan yang karena suatu sebab terjadi penurunan populasi atau tidak ditemukannya lagi jenis ikan tersebut.


     Sebelum melakukan kegiatan restocking, harus mengetahui terlebih dahulu kondisi stok ikan di perairan yang dipilih dan jenis ikan yang akan ditebar. Ciri dari perairan yang harus dilakukan penebaran kembali adalah perairan yang telah mengalami penurunan stok alami (depleting natural population), yang ditandai makin sedikit hasil tangkapan oleh nelayan. Untuk keperluan restocking sebaiknya menebarkan benih yang sudah cukup besar sehingga benih tersebut mampu mencari pakan alami dan menghindar dari predator.

     Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Perikanan Budidaya sudah berhasil mendomestikasi terhadap ikan-ikan spesies lokal yang digunakan sebagai ikan untuk direstocking di perairan umum utamanya di sungai yaitu ikan wader, Ikan Bloso, Ikan Rengkik, Ikan Muraganting, Ikan Bader Merah. 


Selain kegiatan domestikasi, Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan kegiatan pertemuan dengan beberapa kelompok pembudidaya yang telah berhasil memijahkan ikan-ikan tersebut, yang dengan sukarela melakukan restocking ikan dari hasil pemijahannya.

Diharapkan ikan-ikan seperti ikan Mas, ikan Nila, grassca, ikan Lele sudah tidak digunakan lagi untuk keperluan restocking karena telah banyak pembudidaya ikan baik perorangan maupun kelompok yang telah membudidayakan ikan-ikan tersebut, serta berkurangnya populasi ikan asli lokal karena dominasi ikan tersebut.


Di habitatnya ikan-ikan tersebut bisa menjadi predator bagi benih-benih ikan lainnya seperti ikan Wader karena sifatnya yang pemakan segala.

Pertemuan dengan kelompok pembudidaya dan pengelolaan perikanan perairan umum sebagai upaya agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan perlu dilakukan secara bijaksana untuk menjamin ketersediaan stock ikan selain menjaga kelestarian habitat ikan dan pengaturan penangkapan khususnya di perairan yang sudah menunjukkan penurunan produksi perlu dilakukan restocking jenis ikan yang tepat. (bidang budidaya/SK/ADV)


Senin, 12 Februari 2018

Dua Sungai Penyebab Banjir Segera Dinormalisasi

Dua Sungai Penyebab Banjir Segera Dinormalisasi

Sidoarjo, Motim. Penyebab banjir di kawasan sekitar semburan lumpur Porong Sidoarjo, adalah karena kondisi sungai yang berada di sisi utara kian hari semakin dangkal. Hal tersebut disebabkan sedimen lumpur dan ditambah lagi penyempitan badan sungai. Imbasnya, jika musim penghujan datang, banjir pasti akan datang. Sungai yang mengalami pendangkalan adalah sungai Ketapang dan Sungai Kedungan. Untuk mengatasi banjir setiap tahun harusnya kedua sungai tersebut dinormalisasi agar tidak menyebabkan banjir yang tiap tahun menjadi tradisi di sebagian kawasan Tanggulangin dan Porong.

Pemukiman warga setempat yang setiap musim hujan, menjadi langganan banjir seperti di Desa Kalitengah, Desa Ketapang, Desa Gempolsari, Desa Kali Sampurno Kecamatan Tanggulangin, Desa wunut, Desa Candi Pari, Desa Pesawahan dan Desa kedung Boto kecamatan Porong. Banjir yang setiap tahun menjadi langganan di Desa tersebut, sangat merugikan warga. 

"Kalau hujan turun, Gempolsari sering banjir, Karena air saluran yang mengalir ke Kali Ketapang, cenderung kembali. Dangkalnya sungai mengakibatkan tak kuasa menampung volume air," ujar Ahmad, salah satu warga Gempolsari Senin (12/2/2018).

Warga beberapa waktu lalu sudah menyampaikan protes ke PPLS (Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo). Intinya minta segera ada penanganan agar tidak banjir. Salah satunya, dengan mengeruk sungai yang dangkal akibat endapan lumpur. Apalagi Sungai Ketapang merupakan saluran yang melintasi pemukiman penduduk. Kali Ketapang penuh dengan endapan lumpur. Kian hari, volumenya makin bertambah. 

Koordinator Penanganan Tanggul Lumpur Sidoarjo (PPLS) Agus Winarko mengakui, pihaknya mendapat keluhan dari warga. Warga minta agar segera dilakukan pengerukan pada Sungai Ketapang.

Menurut Agus, sejak masa transisi dari BPLS ke PPLS, pihaknya berupaya menangani lumpur semaksimal mungkin. Termasuk menangani sungai yang dangkal agar saat hujan pemukiman warga tidak kebanjiran.

"Kita sudah mengerahkan eskaponton untuk menangani saluran yang dangkal," ujarnya.

Sambungnya lagi, pihaknya akan segera menormalisasi saluran sisi utara tanggul lumpur agar aliran air lancar. Normalisasi terus dilakukan, apalagi saat ini musim hujan.

Agus menambahkan, pengendalian lumpur termasuk penguatan tanggul menjadi agenda utama PPLS tahun ini. Normalisasi saluran di sekitar tanggul lumpur dilakukan agar pemukiman warga tidak kebanjiran saat hujan turun.

Sedangkan terkait air yang menggenangi Jalan Raya Porong saat hujan, PPLS juga menyiapkan pompa. Pompa dioperasikan agar air segera surut dan genangan air yang konsentrasi di jalan yang menghubungkan Sidoarjo dengan Pasuruan itu segera hilang. 

Dalam kesempatan lain Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan mengatakan, sungai Kedungan memang mengalami pendangkalan dan penyempitan badan Sungai, maka itu harus dilaksanakan normalisasi. Pengerjaannya akan segera di laksanakan, dengan sistem lelang dan swakelola.

"Mulai hari senin (kemarin) normalisasi kali Kedungan akan di jalankan," terang Kepala Dinas PUPR Sidoarjo Sigit Setyawan. (ags/jum)






Wujud Syukur, Pemdes Bogempinggir Gelar Keleman

Wujud Syukur, Pemdes Bogempinggir Gelar Keleman

Sidoarjo, Motim. Pemerintah Desa Bogempinggir, Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, kembali menggelar ritual keleman atau penutupan cocok tanam padi. Ritual tradisional ini dilakukan sebagai wujud dan terima kasih kepada bumi, air, api, angin dan Dewi Sri (Dewi Padi) yang dipercaya masyarakat setempat dapat menumbuh suburkan tanaman padi sebelum panen. Ritual digelar di dua tempat, yakni, di punden Dusun Bogem dan di punden Dusun Serbo tersebut, dihadiri jajaran perangkat desa, lembaga desa, tokoh masyarakat serta puluhan warga setempat 

Kepala Desa Bogempinggir, Jumakir mengatakan, tujuan dari ritual ini tak lain adalah untuk melestarikan budaya leluhur yang banyak menyimpan pesan moril bagi generasi yang akan datang khususnya kalangan anak muda. Kendati demikian kerukunan dan kegotong royongan yang menjadi ciri khas warga desa setempat ini tetap terjalin dengan baik. 

"Ritual seperti ini kita lakukan setiap tahun sekali yang tujuannya untuk mempererat silahturahmi masyarakat, khususnya bagi warga petani," ujar Jumakir.

Selain itu, Kades Jumakir menjelaskan, ritual yang biasa disebut masyarakat setempat dengan istilah keleman ini, juga merupakan bentuk puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan harapan para petani di beri keselamatan dan bisa menghasilkan panen yang berlimpah.

Sementara itu, Kaur Perencanaan desa setempat Didik Sujarwadi mengatakan, kendati zaman semakin maju, ia berharap, ika tradisi yang sudah menjadi turun temurun leluhurnya ini untuk dipertahankan dan tidak hilang tergerus oleh zaman.

"Ini tugas dan tanggung jawab bersama untuk menjaga dan merawat ragam budaya, adat istiadat, dan tradisi," pungkasnya. (bgs/jum)

Minggu, 11 Februari 2018

 Kades Sanusi: Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Kades Sanusi: Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

Sidoarjo, Motim. Kepiawaiannya menjadi seorang pemimpin desa dan kemampuannya dalam menjalankan roda Pemerintahan Desa menjadi harapan masyarakat. Kepala Desa Wonokasian Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo H Moch Sanusi, patut mendapat apresiasi dan layak disebut sebagai pemimpin teladan. Kepala Desa Moch Sanusi menuturkan, jabatan Kades  yang dimilikinya tersebut tak lain adalah merupakan amanah yang diberikan masyarakat desanya. Dengan menjabat sebagai Kades, maka tujuan hidupnya adalah untuk mengabdi kepada masyarakat dengan tulus dan iklas.

“Jabatan ini amanah dari masyarakat. Dan apa yang saya lakukan adalah melayani masyarakat, ibaratnya hidup saya saat ini sudah menjadi milik masyarakat," ujar H Moch Sanusi.
Selain itu, Kades Moch Sanusi juga mengatakan, salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di desanya, ia selalu mengupayakan program-program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, sebab menurutnya, infrastruktur yang baik akan melancarkan dan meningkatkan perekonomian bagi masyarakat desa setempat.

“Tahun 2017 kemarin, kami telah merealisasikan program pembangunan infrastruktur dan saya berharap program pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat mendorong perkembangan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Kades Moch Sanusi ini juga mengaku, manfaat Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat luar biasa bagi kehidupan masyarakat, 
Sebab kebutuhan utama masyarakat dapat diwujudkan melalui bantuan dana tersebut.

"Kalau infrastruktur serta sarana dan prasarana desa sudah baik, maka DD dan ADD dapat digunakan untuk membangun fasilitas umum lainya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa untuk mengangkat ekonomi supaya lebih sejahtera," pungkasnya. (zam/jum)



 DESA WONOKARANG BALONGBENDO SIDOARJO Tingkatkan Perekonomian Warga, Pemdes Segera Bentuk BUMDes

DESA WONOKARANG BALONGBENDO SIDOARJO Tingkatkan Perekonomian Warga, Pemdes Segera Bentuk BUMDes

Sidoarjo, Motim. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan opsi cerdas mengelola bisnis bersumber daya lokal. Sumber daya itu dapat berupa aset bergerak, tak bergerak maupun kekayaan lainnya. Pemerintah Desa Wonokarang Kecamatan Balongbendo Sidoarjo, tak lama lagi, bakal membentuk BUMDes, selain meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, pembentukan BUMDes bertujuan untuk  meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). 

Kepala Desa Wonokarang, Iswahyudiana mengatakan, pembentukan BUMDes diyakini akan mendorong pengembangan ekonomi desa secara merata. Sedangkan usaha yang sudah dibidik, diantaranya sektor pertanian, sektor perikanan dan sektor simpan pinjam. Ketiga usaha ini akan menjadi usaha prioritas untuk dikelola melalui BUMDes. 


“Dengan adanya BUMDes, diharapkan nantinya bisa menjadi penunjang dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk itu, di tahun 2018 ini kami upayakan segera membentuknya," ujar Iswahyudiana.

Selain sebagai penunjang perekonomian masyarakat, menurut Kades Iswahyudiana, pembentukkan BUMDes juga akan mempermudah Pemdes dalam menyerap bantuan dari pemerintah pusat atau pihak lain. Karena legalisasi pembentukan BUMDes harus berbadan hukum, untuk itu, saat ini pihaknya sedang membentuk kepengurusan di tingkat internal desa sambil berjalan mengurus badan hukum ke pihak berwenang.

"Untuk saat ini kami masih mencari orang-orang terbaik untuk dijadikan pengurus BUMDes. Pengurus harus memiliki pengalaman bisnis dan manajerial yang bagus," ujarnya.

Kades Iswahyudiana mengatakan, ada keuntungan yang diperoleh ketika BUMDes sudah terbentuk, seperti mengurangi jumlah pengangguran, sebab BUMDes nantinya akan dikelola oleh warga setempat. Selain mengurangi jumlah pengangguran, BUMDes juga akan meningkatkan pendapatan desa.

“Apabila PAD di desa sudah meningkat, tentu saja beban Pemdes akan berkurang. Karena desa saat ini mengelola dana desa (DD) ditambah gelontoran alokasi dana desa (ADD) serta berbagai bantuan keuangan lainnya yang nilainya tak sedikit,” pungkasnya (pit/jum)