Jember,
MotimNews. Ribuan warga Dusun Sumbercandik, Desa
Panduman belum memiliki dokumen administrasi kependudukan (adminduk) lengkap.
Sehingga banyak warga yang kesulitan beraktifitas terkait kebutuhan yang
membutuhkan data adminduk.
Bahkan sejumlah warga mengakui, jika ada
yang membutuhkan dokumen adminduk harus mengeluarkan sejumlah uang untuk
kepengurusannya. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Ketua PC IPNU
Jember Aris Dermawan, Rabu siang (14/2).
Aris menyampaikan, kegiatan relawan yang
terdiri dari 32 orang itu membantu para penduduk di Dusun Sumbercandik, Desa
Panduman, untuk melakukan pengisian data adminduk pada formulir F-1.01 sebanyak
600 lembar yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil) Kabupaten Jember.
“Kami relawan yang tergabung dari Kampus
Unej dan IAIN Jember ini, membantu warga Dusun Sumbercandik, Desa Panduman,
terkait pengisian formulir untuk kelengkapan data adminduk. Meliputi KK (Kartu
Keluarga), KTP (Kartu Tanda Penduduk), dan Akte Kelahiran. Sementara ini sudah
6 RT 2 RW yang kita data,” ujar Aris kepada Memo Timur.
Ia menjelaskan, terkait pendataan warga
untuk dokumen adminduk, sementara ini pihaknya hanya menyelesaikan 600 formulir
F-1.01. “Untuk data warga yang lain, kita masih akan berkoordinasi dengan
Dispenduk, atau jika tidak memungkinkan, mungkin akan kita perbanyak sendiri.
Karena warga yang ada di dusun ini jumlahnya hampir ribuan,” ungkapnya.
Alasan dibalik kegiatan yang dilakukan
relawan mahasiswa tersebut, lanjut Aris, didasari oleh bentuk keprihatinan
pihaknya, karena banyak warga di Dusun Sumbercandik, Desa Panduman yang belum
memiliki dokumen adminduk lengkap.
“Kita dengar keluh kesah masyarakat, dan
dari pengakuan warga jarang yang punya (data adminduk) lengkap. Sehingga kita
lakukan kroscek dengan rekanan kami yang lain (sesama relawan sosial), dan
diketahui memang iya (banyak warga yang tidak memiliki dokumen adminduk
lengkap),” kata pria yang juga anggota Relawan Lembaga Ikatan Pelajar ‘nu youth
care’ ini.
Sehingga diharapkan kegiatan yang
dilakukan olehnya, katanya, dapat memberikan manfaat bagi warga di dusun
tersebut. “Terungkap juga bahwa sejumlah warga, terkait pembuatan KK, atau KTP
(dokumen adminduk), dimintai sejumlah permintaan bensin (pungli), dari
oknum-oknum tertentu. Infonya untuk membuat KK biayanya Rp 200 ribu sampai Rp
400 ribu,” ungkapnya.
“Sehingga untuk menghindari keraguan
warga, kami (para relawan) selalu menyampaikan bahwa kegiatan yang kami lakukan,
adalah kegiatan sosial. Agar warga mendapatkan dokumen adminduk lengkap, dan
gratis,” imbuhnya.
Lebih jauh Aris menyampaikan, terkait
kegiatan yang dilakukan oleh relawan tersebut, tidak ada koordinasi yang
dilakukan oleh perangkat desa setempat. “Dengan pihak desa sementara ini belum
ada koordinasi terkait kegiatan yang kami lakukan. Tetapi jika dengan Dispenduk
sudah. Melalui mbak Maya (salah satu relawan sosial Jember), yang membantu kita
untuk mendapatkan formulir F-1.01 dari kantor Dispenduk sebanyak 600 lembar itu,”
tandasnya.
Senada dengan yang disampaikan oleh
Aris, salah satu warga Mulyadi (30) mengakui bahwa ada oknum yang secara
sengaja meminta sejumlah uang, jika ingin mendapatkan dokumen adminduk.
“Untuk mendapatkan (dokumen adminduk)
itu, harus membayar sejumlah uang. Ada yang Rp 50 ribu, ada juga yang Rp 100
ribu. Malah kalau sudah diuruskan itu, KK yang didapat gak tepat (datanya salah
dan tidak sesuai),” ujar Mulyadi.
Dirinya
mengakui, saat ini data adminduk yang dipegang hanya KTP, sementara untuk Kartu
Keluarga (KK) data yang ada tidak sesuai atau salah. “Saat itu saya diuruskan
orang, datanya bukan dari RT ataupun RW. Pokok diuruskan orang, dan saya titip
waktu itu. Bahkan ada di RT 2 yang membayar Rp 200 ribu, melalui kepala desa
dan sampai sekarang belum jadi KKnya. Sudah 8 bulan menunggu,” tuturnya.
Sementara itu, saat Memo Timur mencoba meminta
informasi dari perangkat Desa Panduman, Kepala Desa Panduman Winarko
menyampaikan, terkait kegiatan yang dilakukan relawan mahasiswa di desanya
tersebut, pihak perangkat desa mengetahui dengan dibuktikan ada surat izin yang
masuk.
“Kegiatan adik-adik mahasiswa itu Insya
Allah saya tahu, karena pakai surat kok (untuk melakukan kegiatan pendataan
adminduk),” ujar Winarko saat dihubungi melalui telepon selulernya.
Namun terkait adanya pungutan liar
(pungli) untuk mengurus dokumen adminduk warga desanya, dan juga terkait
banyaknya warga yang belum memiliki dokumen adminduk lengkap, Winarko, pihaknya
menolak untuk menjelaskan. “Kalau itu mohon maaf saya tidak bisa menjawab,”
ucapnya sembari langsung menutup sambungan telepon. (cw2)
0 komentar: