Rijanto mengatakan, Pamsimas merupakan salah satu program pemerintah pusat yang dilaksanakan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota. Program Pamsimas bertujuan meningkatkan jumlah fasilitas pada warga kurang terlayani, termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah pedesaan.
“Dengan Pamsimas ini saya berharap masyarakat dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan serta meningkatkan penerapan perilaku hidup bersih dan sehat,” kata Rijanto.
Tahun lalu ada sepuluh titik di Blitar yang menerima program itu. Rijanto mengaku, APBD juga menganggarkan penambahan dua titik. “Jadi total ada 12 desa. Alhamdulillah program tahun 2017 ini sudah selesai semua dengan bagus,” pungkasnya.
Pendanaan ini berbeda dengan dana pembangunan yang lain. Dana ini diberikan kepada masyarakat dalam bentuk tunai. Masyarakat diwajibkan membentuk organisasi pengelolaannya, kemudian membuat perencanaan dan melaksanakan. Setelah selesai, masyarakat mempunyai kewajiban mengelolanya.
“Jadi ini dari masyarakat untuk masyarakat pemakai. Sehingga dengan sistem ini nampaknya sangat bagus sekali,” terangnya.
Bupati berharap, dengan adanya program ini, masyarakat bisa merasakan air minum bersih semua. Dengan begitu masyarakat mempunyai pola hidup yang bersih dan sehat. Selain itu tempat mandi juga bersih dan masyarakat bisa olahraga serta bekerja dengan baik jika kesediaan air minum bersih tercukupi.
Rijanto menambahkan, tahun ini program Pamsimas ini dilanjutkan lagi. Kabupaten Blitar mendapatkan dana 18 titik serta ditambah dana dari APBD 4 titik. Dengan kondisi ini, tahun ini yang biasanya musim kemarau sebagian warga mengalami kesulitan air minum bersih, ini nanti
akan selesai secara bertahap. “Anggarannya bervariasi, ya antara Rp 200 – 300 juta setiap titik,” imbuhnya.Kasatker PS PAM Provinsi Jatim Rachmad Budi Siswanto mengatakan, tahun ini Kabupaten Blitar dipastikan sudah mendapatkan dana dari APBN untuk 18 titik. Menurutnya ini merupakan kelanjutan dari Pamsimas III.
“Ini sangat bagus sekali, karena membiasakan masyarakat supaya lebih aktif dan tidak menunggu pihak ketiga dalam mengerjakan program ini,” kata Budi.
Dana yang mencapai Rp 300 juta langsung diberikan tunai kepada masyarakat melalui kelompok. Kelompok masyarakat yang telah dibentuk diberikan kewenangam mengelola, merencanakan, melaksanakan, hingga merawatnya. Namun demikian, untuk pelaksanaan dari awal pihaknya melakukan pendampingan sebagai fasilitator.
“Dari kita ada fasilitator Kecamatan dan Kabupaten hingga Provinsi. Saya berharap masyarakat bisa merawatnya dengan baik,” harapnya.(hms/sutarto)

0 komentar: