Jember, MotimNews. Merasa prihatin dengan sejumlah kasus korupsi di Jember, puluhan massa yang mengatasnamakan Perkumpulan Jember Melawan Korupsi, melakukan unjuk rasa di kantor DPRD Jember, Senin (19/2). Mereka juga mempertanyakan lemahnya pengawasan DPRD terhadap pemerintah, sehingga kasus korupsi itu pun terjadi.
Koordinator lapangan aksi Kholilurrohman, mengatakan bahwa dia dan masyarakat yang mayoritas dari Puger ini merasa prihatin dengan berita korupsi di Jember akhir-akhir ini. “Aksi ini bentuk keresahan masyarakat atas kejadian korupsi di Jember ini. Jember saat ini bisa dikatakan darurat korupsi dan kolusi,” tegas Kholil kemarin.
Menurutnya, kejadian seperti itu tidak bisa terus dibiarkan dan harus segera ada jalan terbaik untuk mengatasinya. Pernyataan keresahan itu bukan tanpa sebab. Pasalnya, banyak juga warga Puger yang juga khawatir dengan kejadian korupsi ini. Karena banyak juga masyarakat Puger yang terkena imbasnya.
Kholil mencontohkan adanya program bantuan kepada masyarakat, namun masyarakat tidak tahu menahu. “Bahkan ada bantuan pengajian, tapi ternyata yang diberi tidak bisa mengaji,” jelasnya. Begitu juga dengan adanya kasus korupsi bansos ternak yang terjadi beberapa waktu terakhir. Apalagi, kemudian ditemukan banyak penerima yang fiktif.
Karena itu, pihaknya mempertanyakan sebenarnya kesalahan untuk berbagai kasus ini dari sisi yang mana. “Sepertinya ini masalahnya karena lemahnya pengawasan,” jelas Kholil kemarin. Pasalnya jika memang pengawasan sudah bagus, maka diakuinya tidak akan terjadi kejadian Jember seperti saat ini.
Dia meminta kepada para legislator untuk bisa lebih meningkatkan perannya. “Utamanya agar lebih selektif dalam pengawasan penggunaan anggaran ini,” saran Kholil. Sehingga ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di Jember dan ke depan Jember bisa membangun daerahnya dengan lebih baik lagi.
Mashuri Hariyanto, Ketua Komisi A DPRD Jember yang menemui perwakilan pendemo kemarin mengakui hal tersebut. Mashuri menjelaskan jika kasus korupsi ini tidak lepas dari manusianya dan juga hal-hal lain termasuk pengawasan yang bisa dikatakan lemah tadi. “Jadi komplek dan semuanya mempengaruhi,” jelasnya.
Namun, dirinya berharap semua tidak digeneralisasi. Mashuri kemarin juga menjelaskan mengenai banyaknya kasus dugaan korupsi untuk bansos di Pemkab Jember. “Untuk bansos memang pelaksana adalah pemerintah daerah. Kami hanya sebagai mitra,” jelas Mashuri. Dimana yang berhak menyeleksi adalah dinas terkait. Jika memang tidak lolos dan tidak memenuhi syarat maka akan dicoret dan tidak diterima usulannya.
Mashuri juga mengakui jika Komisi A tidak menangani semua dinas, sehingga tidak bisa mengontrol seluruh dinas yang ada di Pemkab Jember. Pihaknya akan berkoordinasi lintas komisi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh Pemkab Jember. “Termasuk juga masyarakat juga harus ikut bersama mengontrol kesalahan penggunaan anggaran,” tuturnya. Sehingga nantinya akan lebih baik lagi penggunaannya.
Yang jelas, pihaknya mengapresiasi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang peduli untuk pencegahan korupsi. “Itu kita dukung oleh dewan dan pemerintah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat bisa terhindar dari tindak pidana korupsi,” tegasnya. (sp)
0 komentar: