Warga Trojalu Demo di Balai Desa

Bojonegoro, Motim
Warga Desa Trojalu, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro mendatangi balai Desa setempat untuk menuntut transparansi pembangunan Jalan poros desa, Senin (8/1).

Warga meminta tim pengelola kegiatan (TPK) proaktif berkomunikasi kepada warga dalam pengelolaan uang sumberdana dari proyek petragas Surabaya-Semarang.

Salah satu warga, Ridwan, mengatakan warga ke balai desa untuk menemui perangkat desa dan menanyakan uang dari  kompensasi pembangunan dari PT. Petragas sebesar Rp 40 juta. Uang sebesar itu Rp 15 juta di antaranya berasal dari PT. Sahabat dan Rp 25 juta drai PT Petragas yang diberikan ke pemerintah desa.

Mereka menuntut agar pembangunan segera direalisasikan dalam waktu tujuh hari ke depan. Apabila pemerintah desa tidak bisa merealisasikan, maka mereka meminta uang sebesar Rp 40 juta tersebut dan proyek akan dikerjakan warga sendiri.

Kedatangan warga di temui sejumlah perangkat desa, Dalam kesempatan itu, Dedy, perwakilan dari warga, memohon agar dalam waktu 3 kali 24jam sudah mendapatkan jawaban.  Salah satu perangkat Desa Bagian Kesra Sumartono akan menyampaikan aspirasi dari warga kapada kepala desa. Apabila tidak ada tindak lanjut selama tujuh hari dari kemarin, terkait tuntutan pembangunan, keputusan selanjutnya akan diembalikan kepada warga.

Kasun Budianto meminta maaf kepada warga tidak bisa memberikan jawaban memuaskan. “Mohon maaf kami tidak bisa menyampaikan jawaban, masih menunggu keputusan kades,”  katanya (ali)

Selengkapnya

Pengedar Upal Dibekuk Saat Jual Motor

Bojonegoro, Motim.

Polisi berhasil menangkap pengedar uang palsu, di rumah Sutomo (52), warga Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, saat bertransaksi sepeda motor, sabtu (06/01).


Pelaku berinisial SNJ bin HSH (54), warga Dusun Gumeno, Desa Sambong, Kecamatan Sumberrejo; AMW bin SWR (17), warga Desa Lowayu, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik; dan MSA bin SKR (21), warga Desa Petiyen Tunggal, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.


Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro mengatakan, pihaknya menerima laporan dari korban yang merasa tertipu saat menjual sepeda motor Honda Beat seharga Rp 5 juta kepada SNJ (54). Uang hasil penjualan sepeda tersebut oleh korban rencananya akan dibelikan pupuk.


“Pada saat menghitung uang tersebut, korban merasa ada yang janggal dengan uang yang diberikan oleh pelaku,” terang Kapolres. Uang pecahan Rp 50 ribu yang diberikan pelaku terasa lain dibandingkan uang asli karena lebih halus.


“Karena merasa tertipu dengan uang palsu, korban kemudian melapor ke Polsek Sumberrejo”, lanjut Kapolres. Polisi pun mengamankan tiga orang pelaku.


Barang bukti yang disita adalah uang kertas pecahan Rp 50 ribu dengan total Rp 450 ribu dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna biru hitam dari SNJ; uang kertas pecahan Rp 50 ribu sebanyak Rp 6.950.000 dan satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih dari AMW bin SWR dan MSA bin SKR. “Saat ini ketiga pelaku telah diamankan di Mapolsek Sumberrejo,” imbuh Kapolres.


Polisi memeriksa Mahfud Bin Suraji (41), warga Desa Tulungrejo dan Slamet (30), warga Desa Karangdowo sebagai saksi. “Penyidik menjerat dengan pengedaran uang palsu sesuai dengan pasal 36 UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara,” pungkas Kapolres. [Ali]

Selengkapnya

Penyelenggara Pemilu Harus Independen dan Berintegritas

Bojonegoro, Motim - Independensi dan integritas penyelenggara menjadi penentu sukses tidaknya pelaksanaan pemilihan gubernur dan pemilihan bupati yang jujur dan adil di Kabupaten Bojonegoro. Penyelenggara pemilu adalah salah satu faktor krusial dalam mewujudkan pemilu yang berintegritas.

Hal itu diungkapkan Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S Bintoro, saat menghadiri Rakor (Rapat Koordinasi) Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) dengan pemangku kepentingan dan pembentukan Sentra Gakkumdu pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2018, di Dewarna Hotel, Kamis (28/12).

Polri berkomitmen menjaga netralitas. Wahyu akan melakukan pengawasan terhadap anggotanya dalam pelaksanaan pesta demokrasi mendatang. "Penyelenggara Pemilu harus independen dan berintegritas untuk menghindari kecurigaan terhadap proses pemilu," katanya.

Dengan telah dibentuknya Sentra Gakkumdu, kepolisian dan kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut bertugas pada saat diterimanya laporan dan atau temuan oleh Panwaslu.

Kepolisian dan kejaksaan melakukan pendampingan kepada Panwaslu dalam proses penanganan pelanggaran, baik pada tahap penerimaan laporan atau temuan, penentuan pasal yang diduga telah dilanggar, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan para pihak (pelapor, saksi dan terlapor), sampai pada kajian.

Hal tersebut diatur dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. 

"Dengan telah dibentuknya Sentra Gakkumdu, kami berharap hal itu dapat dijadikan sebagai wadah koordinasi antara tiga lembaga yaitu Panwaslu, Polri dan Kejaksaan untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan pemilihan umum," terang Kapolres.

Sementara Komisioner Divisi Hukum dan Penindakan Panwaslu Kabupaten Bojonegoro Mujiyono memaparkan, pihaknya meminta bimbingan dari Polres dan Kejaksaan. Sebab, Panwas merupakan orang baru dan nantinya diharapkan menjadi pengalaman baru dalam menangani permaslahan yang terjadi di perhelatan Pemilu. (ali)

Selengkapnya