Jember, MotimNews. Kantor Kementerian agama (Kemenag) Jember memantau dan mengawasi terkait beredarnya buku ’57 Khutbah Jumat’ agar tidak berpotensi terjadinya konflik di Kabupaten Jember.
Sebab dari ribuan buku yang siap diedarkan, diketahui ratusan buku sudah terlanjur tersebar saat dilakukannya kegiatan Sarasehan Merekatkan Bangsa Memperkokoh NKRI, di Aula Komando Distrik Militer 0824, Jember, Senin (12/3) lalu.
Kemenag Jember juga menghimbau kepada pemilik dari buku ’57 Khutbah Jumat’ tersebut, untuk mengembalikan dan menyerahkan buku tersebut kepada pihak berwajib. Bahkan jika nanti diketahui berurusan dengan pihak hukum, nantinya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Kemenag Jember Fahrur Rozi, menanggapi beredarnya buku ’57 Khutbah Jumat’ yang diduga berisi faham syiah, dan tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat Jember.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Pakem (Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat). Agar dalam hal ini, dapat terkendali dengan baik, dan dapat terjaga kondusifitas yang baik di Kabupaten Jember khususnya,” ujar Rozi kepada sejumlah wartawan, saat press rilis terkait beredarnya buku ’57 Khutbah Jumat’ yang mengandung faham syiah di Kampus IAIN Jember.
“Sehingga hal-hal yang berpotensi untuk merusak hal-hal terkait perdamaian dan kesatuan, serta rasa aman di dalam melaksanakan ibadah. Tidak tercerabut begitu saja,” sambungnya.
Terkait buku tersebut hanya sebagai sebuah bahan bacaan, kata Rozi, hal itu bisa dimaklumi. Namun tetap harus berhati-hati dalam memaknai isinya, ataupun artinya.
“Tidak boleh memaksakan diri (terkait faham yang dimaksud dalam isi buku tersebut). Karena dari hasil kajian yang dilakukan oleh MUI, (buku tersebut isinya) berpotensi untuk munculnya keadaan yang tidak baik,” ungkapnya. Terkait adanya unsur faham syiah yang dimaksud dalam isi buku tersebut.
Sebab akibat perbedaan faham tersebut, lanjutnya, beberapa tahun lalu sempat terjadi bentrok terkait beda pendapat, dan unsur paksaan dalam menghargai faham syuni ataupun syiah. Dengan munculnya faham syiah dalam isi buku ’57 Khutbah Jumat’, jangan sampai hal yang tidak baik terulang kembali di masa- masa mendatang.
“Sehingga kita terus berkomunikasi dan sinergi untuk mengambil sikap mengamankan, antara pihak kepolisian, TNI, dan juga Pakem,” katanya. Rozi juga menghimbau kepada masyarakat Jember, untuk tidak khawatir terkait adanya buku ’57 Khutbah Jumat’ tersebut. “Karena pihak kami terus melakukan pemantauan dan pengawasan, agar dengan adanya buku tersebut tidak membuat resah. Namun demikian, kami berharap agar buku-buku yang sudah beredar untuk dikembalikan, agar tidak membuat resah,” tegasnya.
Sementara itu Ketua MUI Jember Profesor Halim Subahar terkait isi yang terkandung dalam isi buku ’57 Khutbah Jumat’ pihaknya pun langsung melakukan kajian di dalamnya.
“Buku ini memuat tentang 57 Khutbah Jumat menurut logika agama yang berpadu dengan kebangsaan dan sentuhan doa. Namun setelah dikaji oleh Komisi Fatwa, Hukum, dan Perundang-undangan. Buku ini mengundang banyak kontroversi,” ujarnya.
“Yang pertama yakni dari aspek yang legal dari sebuah buku. Yakni buku ini tidak ada penulisnya, yang ada hanya penyunting. Padahal penyunting itu tidak bisa bertanggung jawab dalam hal isi-isi buku tersebut secara keseluruhan. Buku ini juga tidak ada izin edarnya, dan penerbit buku ini yakni Islam Integral, juga alamatnya tidak jelas,” sebutnya.
Jauh-jauh hari sebelumnya, ketika kabar miring mengenai buku ini muncul. Pimpinan Lembaga Islam Integral Ali Assegaf, sudah memberikan penjelasan dan klarifikasi. Ali Assegaf, membantah tudingan Majelis Ulama Islam Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang menyatakan buku '57 Khutbah Jumat' beraliran Syiah dan meresahkan.
“Saya justru menerbitkan buku ini dengan niat baik. Saya ingin negeri ini melawan kelompok intoleran, dan buku ini isinya untuk melawan intoleransi,” kata Ali. Buku ini mendapatkan kata pengantar dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latif dan sempat diluncurkan dalam acara Sarasehan Merekatkan Bangsa Memperkokoh NKRI, di Aula Komando Distrik Militer 0824, Jember, Senin (12/3) lalu.
Ali mengatakan, kalau memang buku itu dirasa mengandung ajaran Syiah, tidak usah dibacakan dalam khotbah Jumat. “Ada 57 (artikel) khotbah. Kasih tahu bahwa (artikel) khotbah kesekian itu Syiah. Bangunlah komunikasi di tengah masyarakat,” katanya.
Ali pun juga mengaku, tidak pernah dihubungi MUI Jember terkait persoalan buku ini. Bahkan saat dirinya bertemu dengan Ketua MUI Jember Abdul Halim Subahar dalam acara sarasehan di Markas Kodim 0824, tidak ada pernyataan spesifik soal buku tersebut. “Aneh ini buat saya,” katanya.
“Kalau (dalam buku itu) ada yang Syiah, ditunjukkan saja yang mana. Apa sih yang disebut Syiah? Kalau ada tulisan yang menyuruh orang bermazhab Syiah atau beraliran Syiah, tunjukkan kepada saya. Kalau menyebut ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat, sebagai syiah, saya kira jangan ada orang yang mengaku muslim, karena dia khalifah kita. Dia khalifah kita. Kalau kemudian menyebut nama Sayyidina Ali tidak boleh. Aneh kan?” kata Ali.
Ali mengatakan proses penerbitan buku itu agak panjang dan mulai digagas sejak menjadi staf khusus Ketua Umum Pengurus Besar NU KH Said Aqil Siraj saat kepengurusan periode pertama. “Saya pernah menyarankan agar PBNU membuat buku khotbah Jumat. Kenapa tidak kita edukasi, jadikan masjid ini dengan nilai kebangsaan. Kita ingin membuat Islam yang kembali ke wajah kebangsaan,” katanya.
Ali mulai menulis justru setelah berkomunikasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). “Saya harus membuat tulisan dengan kerangka logika agama. Tidak asal-asalan. Dia dibuat pada tahapan berikutnya, dihubungkan dengan kondisi riil kebangsaan. Dia (buku ini) tidak boleh berdiri sendiri, melangit dan tidak membumi,” katanya.
Ali mengatakan buku tersebut punya makna, karena jarang ada buku yang menghubungkan Islam dan NKRI. “Karena selama ini dianggap seperti dua rel (yang berjalan sendiri-sendiri),” katanya.
Buku tersebut akhirnya urung dicetak melalui kerjasama dengan BNPT. Ada perbedaan pertimbangan soal perlu adanya logo BNPT dalam buku tersebut. Ali sendiri ingin buku itu bisa dibaca di masjid-masjid sebagai referensi untuk menyebarkan kebaikan. “Saya memberikan bahan agar masjid membicarakan kebangsaan dan NKRI,” katanya.
Urung bekerjasama dengan BNPT, Ali kemudian meminta Yudi untuk memberikan kata pengantar. “Kemudian dicetak, dan saya ngotot agar buku ini didistribusikan TNI,” katanya.
Setelah mendapatkan 'endorsement' dari Yudi Latif, Ali mengirimkan buku tersebut berupa 'dummy' (draft) kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang kala itu masih menjabat. Namun belum ada jawaban dari Markas Besar TNI.
Ali kemudian melakukan pendekatan kepada Komando Distrik Militer 0824 dan mendiskusikan kemungkinan distribusi buku dilakukan untuk ribuan masjid di Jember. Dia bahkan mengupayakan Yudi Latif hadir dalam acara seminar pekan lalu untuk meluncurkan buku tersebut. “Saya menganggap TNI seperti bendera merah putih yang kemudian masuk masjid. Nyambung,” katanya. Acara seminar tersebut berlangsung sukses. Ali yakin acara itu sudah diketahui oleh komando yang lebih tinggi.
Belakangan, Ali terkejut, karena mendapat pesan WhatsApp dari Yudi Latif yang meneruskan pesan berisi pemberitahuan bahwa buku tersebut tengah dikaji MUI Jember. Buku tersebut urung didistribusikan oleh TNI.
Ali mengatakan, buku tersebut hingga saat ini tidak ada masalah dengan BPIP dan BNPT. “Siapa yang menyangka saya berurusan dengan MUI (Jember)?” pungkasnya. (cw2)
0 komentar: