Situbondo, Motim
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) nampaknya akan cuci tangan terhadap keberadaan tuna wisma dan Bina Orang Dengan Gangguan Kejiwaan (ODGJ) di Kota Santri. Bukan lantaran tempat atau shelter yang tidak ada, melainkan terkendala dengan anggaran biaya bagi penghuninya.
"Kalau tempat penampungan untuk tuna wisma dan Bina ODGJ sudah ada, tetapi anggaran untuk biaya hidup penghuninya itu yang tidak ada, sehingga sangat terkendala," jelas Kepala Dinas Sosial (Dinsos), Lutfi Djoko Prihatin, kepada wartawan Selasa (23/1).
Masih menurut Lutfi, saat ini rumah shelter sudah menampung dua orang yang mengalami depresi berat dan terlantar di jalan.
Lutfi mengaku, sudah 10 hari kedua orang tersebut ditampung di rumah shelter. Kendalanya kata Lutfi, Dinsos belum memiliki anggaran dana operasional untuk membiayai penghuni rumah shelter.
Selain rumah shelter, sambung mantan Kadis Perhubungan ini, Dinas Sosial juga memiliki rumah tajem pedang. Rumah itu berfungsi memberikan pelayanan satu pintu, baik bagi warga Situbondo pengguna Surat Pernyataan Miskin (SPM), maupun yang pengguna SLLR atau Sistem Layanan Rujukan Terpadu yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
Lutfi menjelaskan, pihaknya berencana memadukan SLRT dan SPM yang telah terintegrasi di dalam Aplikasi Kemiskinan Partisipatif. Dengan demikian, warga pengguna SPM perlu dibuatkan kartu, agar mereka tak perlu lagi ribet mengurus administrasi untuk mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan gratis.
Terpisah, Wakil Bupati Situbondo, Yoyok Mulyadi mengaku akan mengevaluasi belum adanya anggaran operasional shelter Dinas Sosial. Menurut Yoyok, dirinya akan membahas anggaran shelter tersebut bersama Tim Anggaran Daerah.
"Ini akan segera kami bahas bagaimana solusi anggarannya kedepan, yang jelas semua pelayanan kemasyarakatan utamanya yang menyangkut masyarakat tidak mampu, maupun gelandangan dan ODGJ wajib dilindungi oleh Pemerintah," tegas Yoyok.
Seperti diketahui, Wabup Yoyok cukup getol menyikapi persoalan yang berhubungan dengan kemiskinan di Situbondo, berbagai kegiatan kerap dilakukan menyangkut kebutuhan masyarakat kurang mampu, baik bidang sosial, ekonomi, keseharan, maupun pendidikan.(fin)
0 komentar: