Surabaya,Motim News. Gubernur Jawa Timur Soekarwo meminta agar penerapan pendekatan partisipatoris menjadi syarat negara demokratis.
Pendekatan partisipatoris,menjadi sebuah keniscayaan, bila demokrasi dipegang teguh, bukan hanya pendekatan top down dan bottom up saja, melainkan mengajak bicara masyarakat menjadi kebutuhan.
"Tidak ada struktur, adanya egaliterian, pendekatan partisipatoris dengan melibatkan masyarakat, termasuk di dalamnya mengajak mahasiswa dalam pengambilan keputusan," katanya saat menghadiri acara Cangkrukan Forkopimda bersama Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jatim di Gedung Bhayangkari Mapolda Jatim, Rabu (21/2) pagi.
Pakde Karwo sapaan akrabnya mencontohkan,Pada saat penyusunan kebijakan, Pemprov Jatim selalu mengajak dialog semua elemen yang berkepentingan serta membuka ruang publik (public sphere) guna membangun nilai keadilan. Dampaknya, terjaganya stabillitas, keamanan, dan kenyamanan di Jawa Timur. "Kita bersyukur tinggal di Jatim, rasanya nyaman. Anak mudanya open minded terhadap berbagai hal, bisa diajak memikirkan kebijakan yang baik untuk masyarakat," ujarnya.
Sementara itu,Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Machfud Arifin, Mengatakan pentingnya komunikasi dengan para mahasiswa, termasuk dalam pelaksanaan pilkada serentak 2018. "Mahasiswa bisa menyampaikan gagasannya untuk ditanggapi oleh Pak Gubernur, Pangdam, dan saya," katanya dipertemuan yang mengambil tema Menciptakan situasi kondusif, partisipasi aktif, dan demokratis guna menyukseskan pilkada serentak Tahun 2018, guyub rukun di Jawa Timur.
Ia menambahkan,Selama 2017 lalu Jatim termasuk provinsi yang relatif aman.Artinya, di provinsi Jatim tidak ada kerusuhan massal, serta tidak ada konflik antar suku dan agama. Bahkan pertumbuhan ekonominya luar biasa. "Ini yang patut kita apresiasi dari Jatim dan harus kita jaga bersama," pungkasnya. (ags)
0 komentar: